Oleh : Salamuddin Daeng (Pengamat Ekonomi)
Organisasi Pengembang sektor perumahan mengumumkan kebingungan mereka atas program tiga juta rumah. Mereka mengatakan bahwa arahnya tidak jelas. Namun mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun untuk meminta penjelasan. Mereka minta bicara dengan presiden Prabowo atau Presiden Prabowo diminta berbicara kepada mereka kemana arah pembangunan perumahan. Wadoh presiden diperintah.
Kebingungan pengembang saya dengar sejak program pembangunan perumahan ini diumumkan Prabowo. Wah ini langsung bingung. Membayangkan membebaskan kan lahan, membangun rumah, mendapatkan fasilitas keuangan murah dari bank, lalu membayangkan menjual rumah ke masayarakat. Bingung membayangkan untung nya yang sangat besar, uang bank cair dan rumah laku terjual. Itulah dorongan utama pasar perumahan selama ini.
Namun cara berfikir semacam itu sudah tidak lagi relevan, membebaskan tanah dalam jumlah yang sangat luas, mengumpulkan orang dari seluruh penjuru dunia dari desa sampai kota, ke satu tempat, untuk tinggal di sana. Maka terjadilah penumpukan orang di perkotaan atau daerah penunjang perkotaan tersebut, maka terjadilah kemacetan, maka terjadi polusi dan pencemaran, maka terjadilah bernagai persoalan seperti banjir, dll. Karena ruang tidak dapat menopang manusia yang berkumpul dari segala macam penjuru.
Pembangunan perumahan dengan konsep exlusive memang di satu sisi telah membawa industri perumahan sebagai sektor paling ekspansive sebelum krisis 2008-2010 melanda AS dan Eropa akibat krisis perumahan. Namun pada sisi lain telah banyak menimbulkan masalah sosial ekonomi dan masalah lingkungan yang luas. Muara dari kegalauan perumahan ekalusive ini adalah banyaknya rumah yang tidak terjual, kredit macet dan menumpuknya utang sektor properti.
Itulah mengapa sekarang ini muncul pemikiran baru bahwa pembangunan perumahan dapat dikembalikan kepada konsep yang inclusive, kultural, loklaistik, partisipatif dan sustainable. Pengembangan perumahan kembali kepada sifat alamiahnya. Semua orang di semua tempat akan membangun rumahnya setelah nenek Moyang mereka di masa lampau tinggal di goa goa. Pemerintah akan membantu dengan segala macam cara yang dapat dilakukan agar masyarakat dapat membangun rumah.
Ada pernyataan bahwa pemerintah butuh percepatan. Pemerintah harus menunjukan bukti bahwa mereka melakukan sesuatu atau membangun rumah. Para developer sudah menunjukan atau membuktikan karya mereka, real state, tower tower yang menusuk ke langit, dll. Nah sekarang bagaimana pemerintah menunjukan hasil karyanya?
Kata kuncinya adalah pemerintah memiliki rakyat, pegawai pemerintahan, memiliki sekolah untuk mendidik masyarajat, memiliki sarana kesehatan untuk perbaiki kesehatan masyarakat. Kerja nyata atau hasil karya pemerintah secara langsung dalam program tiga juta rumah dapat dipaksakan dalam lingkup pemerintahan sendiri. Program ini dapat dilaksanakan diseluruh seluruh wilayah dengan memulai dari desa, dan seluruh sektor masyarakat mulai dari sektor pendidikan hingga kesehatan ikut andil di dalamnya.
Mari buktikan bahwa tiga juta rumah adalah program yang inclusive dan kerakyatan. Sekarang jumlah sekolah di Indonesia sekitar 93 ribu sekolah, bayangkan saja jika satu sekolah dibangunkan dua rumah dalam setahun untuk perumahan guru guru, maka akan terbangun 186 ribu rumah setahun. Maka dalam lima tahun akan terbangun 930 ribu rumah.
Selanjutnya jumlah desa di Indonesia 71600 desa. Jika diasumsikan 1 desa ada 500 kepala keluarga dengan pertumbuhan 1 persen rumah, maka setiap desa dapat dibangunkan 5 rumah dalam setahun. Dengan demikian akan terbangun 400 ribu rumah setahun. Dengan demikian dalam 5 tahun akan terbangun 2 juta rumah. Maka program pembangunan perumahan Prabowo Gibran telah selesai yakni membangun tiga juta rumah dalam lima tahun.
Dari sekian banyak program ambisius pemerintahan Prabowo, pembangunan perumahan adalah program yang sangat inclusive, dikarenakan dapat diintegraikan dengan semua program prioritas lainnya seperti misalnya program hilirisasi SDA terutama di wilayah wilayah perkebunan dan pertambangan. Kedua program ini tentu dapat membantu mendukung dengan pembangunan fasilitas perumahan bagi guru dan buruh perusahaan sawit dan tambang.
Nah para pengembang supaya tidak bingung nanti setelah Mendengar Bapak Prabowo pidato berapi api, setelah itu telphonlah pengusaha sawit dan perkebunan besar yang jumlahnya sekarang sekitar 3000 perusahaan, 32654 perusahan industry dan telephonlah 4600 pemegang ijin pertambangan. Ajaklah mereka bekerja sama menggunakan Fasilitas Liquiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) yang disediakan pemerintah, lalu membangun 10 rumah saja untuk para karyawannya atau untuk keluarganya yang terlantar dan tidak punya rumah. Maka akan terbangun 2 juta rumah dalam lima tahun.
Kalau masih kurang juga atau masih mau lebih banyak lagi rumah, biarkan sebagai jatah pengembang raksasa yang mereka senangnya membuat bangunan mercusuar untuk narik duit dari luar negeri dari semua negara yang mengalami kelebihan liquiditas, memiliki ambisi tinggi membangun kota kata mercusuar. Untuk rakyat kita sendiri kita bangun sendiri saja. Lah burung aja semua punya rumah. Mudah mudahan. Tabrak masuk, OK Gas!
