Menurut Jamiluddin, terdapat sejumlah faktor yang membuat Bahlil layak dicopot dari jabatannya. Salah satunya adalah dinilai gagal dalam memitigasi risiko dan mencari solusi atas kebutuhan energi, khususnya minyak dalam negeri.
Ia mencontohkan insiden tertahannya kapal Pertamina di Selat Hormuz yang berdampak pada pasokan energi nasional. Dalam situasi tersebut, pemerintah terpaksa mencari alternatif sumber energi dari negara lain.
Jamiluddin menilai, langkah strategis tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri ESDM. Namun, peran itu justru diambil langsung oleh Presiden Prabowo melalui kunjungan ke sejumlah negara, seperti Jepang dan Rusia.
“Sebagai Menteri ESDM, Bahlil seharusnya malu ketika bidang kerjanya diambil alih presiden. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tegasnya.
Selain itu, Bahlil juga dinilai memiliki keterbatasan dalam jejaring internasional. Padahal, posisi Menteri ESDM menuntut kemampuan diplomasi energi yang kuat serta hubungan yang luas dengan para menteri energi dari berbagai negara.
“Hal itu mengindikasikan Bahlil tidak memiliki jaringan internasional yang memadai. Akibatnya, tugas-tugas strategisnya harus diambil alih Presiden,” pungkas Jamiluddin.
Dengan berbagai catatan tersebut, wacana reshuffle terhadap Menteri ESDM dinilai semakin relevan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja kabinet.
