Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie berpendapat fenomena itu merupakan hal yang wajar dalam konteks demokrasi saat ini.
“Saya kira dalam demokrasi kalau ada kelompok bersatu membangun bangsa ini atau suatu daerah tak ada salahnnya. Kalau bicara kotak kosong paling ada 5-10 persen di pilkada di Indonesia itu tak ada persoalan,” kata Jerry dalam keterangan kepada wartawan, Jumat malam (9/8).
Dia menilai terjadinya melawan kotak kosong dalam pemilihan suatu kepala daerah ditengarai akibat banyak hal. Salah satunya calon yang diusung oleh partai atau beberapa partai tak punya strategi dan lobi politik yang kuat.
Koalisi Indonesia Maju (KIM) dituding telah melakukan manuver politik yang memaksa lawannya tak cukup dukungan. Sehingga calon yang diusung KIM berpotensi melawan kotak kosong.
Lanjut Jerry, bahkan calon yang diusung PDIP juga sering melawan kotak kosong pada beberapa pilkada lalu.
“PDIP saja di pilkada lalu di beberapa daerah seperti Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, cabup petahana melawan kotak kosong,” jelasnya.
Bahkan, di Makassar terjadi kotak kosong. Yang kurang wajar jika 500-an pilkada maka calon lawan kotak kosong 400 daerah atau 300 saja,” tambah dia.
Jerry menganggap sejak Pilpres 2024 lalu, tuduhan kerap menyasar kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Contoh Bobby Nasution di Pilkada Sumut hampir dipastikan akan melawan kotak kosong, pasalnya PKS sudah merapat mendukungnya, jadi tak ada masalah yang perlu dilebihkan. PDIP saja banyak calon kepala daerah dan wakil dari partai ini tapi tak ada yang complain, sah-sah saja,” bebernya.
Masih kata Jerry, bahkan kotak kosong bisa menekan biaya dalam perhelatan Pilkada di suatu daerah.
“Malah anggaran minim kalau Pilkada hanya ada calon tunggal alias lawan kotak kosong,” tandas Jerry.
